Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia – Setiap orang yang mengakui dirinya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), tentu memiliki tanggung jawab di dalam hak dan kewajiban.
Hal itu dilakukan karena setiap individu tergabung secara ikhlas untuk menjadi sebagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berdasar pada.aturan undang 1945 dan ideologi pancasila.
Pada artikel ini pintarnesia akan memaparkan dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, berikut ini adalah pengertian hak dan kewajiban menurut warga negara UUD 1945.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
Ada beberapa penerapan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang berdasarkan kepada undang – undang yang diatur sepenuhnya pada Pasal 27 sampai 34. Baik itu setelah proses amandemen UUD 1945 atau sebelum proses amandemen UUD 1945.
Secara lebih rinci undang – undang mengenai pemberian hak dan kewajiban tersebut menyangkut pada ruang lingkup tanggung jawab serta juga wewenang yang diberikan oleh masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara.
Ada beberapa ragam peranan contoh yang diberikan untuk implementasi kasus mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI), berikut ini adalah beberapa ragam peranan contoh hak dan kewajiban warga negara, di antaranya adalah:
Contoh Hak Warga Negara Menurut UU
Menurut undang – undang, hak warga negara Indonesia (WNI) bisa dibedakan menjadi beberapa hal, di antaranya adalah:
1. Hak Pekerjaan dan Penghidupan Layak (Pasal 27 Ayaat 2)
Yang pertama adalah hak pekerjaan dan penghidupan layak, implementasi dalam isi undang – undang ini menyodorkan makna bagi setiap orang – orang guna mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang lebih kayak dibandingkan sebelumnya.
Maka sebaiknya beberapa kasus peranan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah membuka lapangan pekerjaan serta lebih mendorong masyarakat untuk berkreasi dalam bidang wirausaha.
Upaya pelaksanaan dalam UU mengenai hak warga negara ini sudah tercermin pada berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Contohnya saja kebijakan mengenai membuka kerja sama internasional, pelayanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), ataupun membuka tempat wisata untuk mendorong masyarakat untuk berwirausaha.
2. Hak Kehidupan (Pasal 28 A UU 1945)
Dalam penerapan pasal ini mengindikasikan bahwa setiap orang berhak hidup serta mempertahankan kehidupannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Cerminan ini seolah – olah menggambarkan tidak adanya batasan wilayah dan diskriminasi seseorang yang hidup di negara Indonesia.
Selama wilayah tersebut tergabung pada NKRI maka setiap masyarakat Indonesia boleh menempatinya. Walaupun orang tersebut berbeda suku, pilihan politik, agama, atau berbeda dalam hal yang lainnya.
Maka tak khayal, jika terwujudnya pengaturan ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia yang memiliki identitas nasional sebagai warga yang bertoleransi lebih tinggi.
3. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 28 B Ayat 1)
Setiap warga negara Indonesia (WNI) bebas memilih dan menentukan siapa uang akan menjadi pendang hidup serta memberikan leluasa dengan dukungan kesehatan untuk melanjutkan keturunan.
Ada beberapa kasus nyata mengenai implementasi atas hak ini sudah dilakukan, baik itu oleh masyarakat maupun pemerintahan.
Contohnya saya orang yang membentuk biro jodoh online yang dilakukan untuk mendorong pernikahan.
Ada cara pemerintah supaya tidak membludaknya jumlah penduduk, pemerintah menganjurkan pernikahan dan jumlah anak melalui lembaga Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
4. Meningkatkan Kualitas (Pasal 28 C ayat 1)
Pencapaian seseorang bisa memberikan dorongan untuk bisa lebih leluasa dalam meningkatkan kualitas dirinya, baik itu dalam bidang karir atau dalam bidang pendidikan. Setiap warga negara memiliki peranan tersebut, tanpa ada orang yang bisa menghalanginya.
Guna mencapai peningkatan kualitas hidup, biasanya dilakukan dengan cara berkomunikasi kepada orang luar negeri, melanjutkan pendidikan ke negara lainnya ataupun dengan cara perdagangan yang baik.
Hal itu dilakukan untuk mencapai kualitas dirinya menjadi lebih baik dan tercapai.
5. Hak Memperjuankan Diri Sendiri (Pasal 28 C ayat 2)
Dalam implementasinya mengenai hak Warga Negara indonesia (WNI) dalam pasal ini mengindikasikan bahwa setiap manusia berhak untuk memperjuangkan dirinya. Baik dalam perjuangan untuk kelompok atau untuk kemajuan negaranya.
6. Sama Dimata Hukum (Pasal 28 D ayat 1)
Semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki peranan yang sama di mata hukum serta memiliki tanggung jawab yang sama.
Dalam hubungannya tindakan contohnya saja seorang hakim dari Lembaga Yudikatif tidak akan melihat seseorang dari jabatan, pengaruh di lingkungan masyarakat, serta kekayaan yang dimiliki orang tersebut.
Contohnya saja pada kasus beberapa tahun yang lalu anak Hata Rajasa menabrak seseorang sampai meninggal dunia.
Walaupun Hata Rajasa merupakan salah satu mentri SBY dan pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden, tetap saja anak tersebut sama dimata hukum.
7. Hak Memperjuangkan HAM atas Dirinya (Pasal 28 I ayat 1)
Berhubungan dengan hak sebagai warga negara yang lainnya, yang ada dalam isi pasal 28 I ayat 1 adalah mengenai memperjuangkan HAM atas dirinya sendiri pada mata hukum.
Setiap seseorang yang merasa dilecehkan serta diancam kehidupannya bisa mempergunakan pasal ini guna membela diri.
Baca Juga : Syarat Menjadi WNI
Kewajiban Warga Negara
Selain memiliki hak, warga negara Indonesia (WNI) juga memiliki kewajiban. Ada beberapa hal kewajiban warga negara menurut undang undang, di antaranya adalah:
1. Membela Negara (Pasal 27 ayat 3)
Contoh kewajiban yang pertama warga negara Indonesia adalah membela negara, kewajiban ini merupakan sikap pembelaan terhadap negara, dan hall ini sesuai dengan UUD tahun 1945.
Upaya ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, contohnya saja adalah melaporkan organisasi yang menyimpang dan ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perpecahan yang ditimbulkan.
2. Menaati Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
isi dari pasal tersebut padalah berkenaan dengan kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk taat pada konsensus aturan yang sudah disepakati.
Selain itu, juga memberikan sikap kesetujuan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang saat ini menganut pada sistem pemerintahan presidensial.
3. Wajib Menghormati HAM (Pasal 28 J ayat 1)
Kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya berhubungan erat dengan faktor penghormatan yang diberikan kepada negara untuk saling menjaga sikap tengan rasa.
Perwujudan ini mutlak harus dijalankan, contohnya saja dengan tidak merugikan orang lain atau tidak melakukan ancaman kepada kelompok lainnya.
Bagian yang menjadi penting dalam penghormatan ini dilakukan sebagai upaya memperjelas identitas nasional Indonesia. Apalagi jika pada saat itulah perlu sikap seperti ini supaya negara Indonesia dilihat sebagai negara yang berwibawa yang mampu mengontrol keadaan masyarakat.
Ruang Lingkup Hal dan Kewajiban Warga Negara
Ada batasan yang menjadi pedoman dalam penerapan hak dan kewajiban warga negara Indonesia, berikut ini adalah beberapa pedoman dalam penerapan hak dan kewahiban warga negara Indonesia, di antaranya adalah:
1. Aspek Agama
Aspek yang pertama adalah aspek agama, agama merupakan aspek yang paling dasar bagi masyarakat Indonesia, tidak ada warga negara indonesia yang tidak memiliki agama.
Sesuai dengan isi dan ketentuan Pancasila sila ke 2 (dua) “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam peranannya setiap masyarakat diberi kebebasan guna memilik agama yang diyakininya.
2. Aspek Lingkungan Keluarga
Aspek yang kedua adalah aspek lingkungan keluarga, dalam penerapan kasus ini, kewajiban dan hak warga negara berdasarkan undang – undang sudah semestinya setiap orang memiliki keluarga serta menafkahi anggota keluarga.
Dalam koridor aspek ini, hak mendapatkan pekerjaan merupakan peranan pemerintah yang berusaha mewujudkannya.
3. Aspek Hukum
Aspek yang ketiga adalah aspek hukum, penerapan hak dan kewajiban pada aspek ini, warga negara Indonesia ini tercermin pada pola tindakan yang sama dimata penegak keadilan.
Tidak ada hal yang membedakan antara orang kara dan musik, rakyat atau pejabat. Semuanya memiliki keteraturan yang sama rata dan sama rasa.
4. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)
Aspek yang ke empat adalah aspek HAM, aspek ini berkenaan dengan sikap penghormatan kepada masyarakat lain yang berbeda budaya, negara, atau bahkan suku. Peranan yang satu ini sangat penting dijalankan, guna mewujudkan kedamaian secara nasional.
5. Aspek Pemerintahan
Aspek yang ke lima adalah aspek pemerintahan, aspek ini guna menerima kritik dan saran, baik itu atas tugas MPR, tugas dan wewenang DPR atau bahkan tugas presiden yang disalah gunakan.
Nah, itu lah sedikit penjelasan mengenai contoh hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945. Semoga artikel ini menambah wawasan kita mengenai hak dan kewajiban warga negara, dan semoga kita bisa meningkatkan bela negara. Jika ada kesalahan dalam artikel ini mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi.