Demokrasi terpimpin – Indonesia memiliki bagaimana sistem pemerintahan yang berganti-ganti sendiri aturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu sistem yang pernah dijalani negara Indonesia adalah demokrasi terpimpin.
Pada sistem demokrasi terpimpin diterapkan bahwa segala keputusan dan juga pemikiran berpusat pada pemimpin negara atau oleh presiden Sebagai pemegang kekuasaan. terdapat tujuan serta alasan diterapkannya demokrasi terpimpin di negara Indonesia saat itu.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai demokrasi terpimpin yang meliputi pengertian, tujuan diterapkannya demokrasi terpimpin, dampak, ciri-ciri dan latar belakang. Oleh karena itu, simaklah penjelasan lengkapnya berikut ini.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Pengertian sistem demokrasi terpimpin adalah salah satu sistem demokrasi yang yang diberlakukan di negara Indonesia dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965.
Pertama kali yang mencetuskan diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia adalah presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno.
Dimana pada sistem demokrasi terpimpin diterapkan bahwa segala bentuk kebijakan ataupun keputusan berada pada satu orang pemimpin pemerintahan atau pemerintahan pusat.
Baca Juga: Demokrasi Parlementer.
Tujuan Demokrasi Terpimpin
Tujuan dicetuskannya sistem pemerintahan demokrasi salah satunya adalah untuk mengganti sistem demokrasi liberal. Adapula tujuan lain diterapkannya sistem demokrasi terpimpin antara lain adalah sebagai berikut:
- Diterapkannya sistem demokrasi terpimpin di negara Indonesia masalah karena adanya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang terlalu sering, sehingga hal tersebut menjadikan pembangunan ekonomi menjadi terhambat.
- Sistem demokrasi terpimpin juga bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan dari pemerintah pusat atau presiden yang pada kala itu yang merupakan kepala negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Baca Juga: Bentuk Negara.
Dampak Adanya Sistem Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin yang merupakan salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di negara Indonesia memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat secara luas.
Berikut ini merupakan beberapa dampak yang dihasilkan karena adanya penerapan demokrasi terpimpin, baik itu dampak yang positif ataupun dampak negatif.
1. Dampak Positif Demokrasi Terpimpin
- Negara Indonesia menjadi terhindar dari adanya perpecahan serta pertikaian dan krisis yang melanda Indonesia dengan tidak berkesudahan.
- Indonesia sendiri dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
- Demokrasi terpimpinjuga menjadi awal dibentuknya beberapa lembaga tinggi negara seperti MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).
2. Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin
- Karena kekuasaan tertinggi berada pada presiden, anggota MPR dan kelembagaan lembaga tinggi negara yang lainnya, maka terdapat beberapa penyalahgunaan kekuasaan uang timbul dari para pemimpin negara.
- Adanya pemberlakuan dua fungsi atau yang disebut dengan dwifungsi militer, sehingga bidang militer dapat ikut dalam berpolitik.
Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin
Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh sistem demokrasi untuk membedakan sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan yang lainnya.
Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi yang lain yang pernah diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi
Di dalam sistem demokrasi terpimpin, Presiden memiliki peranan sebagai penguasa tertinggi yang berperan mengatur segala kebijakan di dalam suatu negara.
Di Indonesia sendiri sistem pemerintahan demokrasi terpimpin telah diberlakukan sejak 5 Juli 1959 yang kala itu Soekarno menjabat sebagai presiden pertama Indonesia.
Dengan ditetapkannya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno pada saat itu, Presiden Soekarno dapat mengubah peran yang ada dari berbagai wakil rakyat yang dianggap tidak memiliki pandangan yang sama dan tidak sejalan dengan kehendak dari Soekarno khususnya pada bidang politik.
2. Paham Komunis Semakin Berkembang
Terdapat beberapa landasan dari adanya perkembangan demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan di negara Indonesia. pada saat itu hubungan antara Presiden Soekarno dengan partai komunis Indonesia (PKI) menjadi semakin baik.
Berbagai dukungan yang di berikan oleh PKI kepada presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme menjadi semakin berkembang di Indonesia pada kala itu.
3. Pergerakan Partai Politik di Batasi
Pada masa demokrasi terpimpin disahkan pula masa bagi partai politik untuk tidak lagi memiliki kebebasan bahkan pergerakan dari partai politik juga dibatasi oleh pemerintah.
Pengambilan jabatan dari partai politik di dalam pemerintahan pada saat itu juga tidak lagi diambil oleh anggota partai politik. Peranan partai politik pada saat itu hanya sebagai pendukung presiden dan juga mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.
4. Sentralisasi Pada Pemerintahan
Tampilnya sistem demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan Indonesia timbulkan berbagai ketidakadilan, salah satunya adalah terhadap segala kebijakan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut yang membuat sistem demokrasi tersebut menjadi tidak adil, dimana partai politik berdiri dengan peranan yang tidak jelas dan justru hal tersebut menimbulkan adanya kekacauan.
5. Terjadi Pelanggaran HAM
Adanya kebebasan pers yang menjadi terbatas dan terkekang, segala kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintahan, serta peran militer yang cukup berdampak pada meningkatnya tindakan yang dilakukan secara semena-mena terhadap masyarakat Indonesia.
Hal tersebut telah menyebabkan berbagai pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan oleh pemerintah apabila menemukan masyarakat yang menentang segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6. Anti Kebebasan Pers
Pers adalah salah satu yang memiliki peran untuk menyambung suara rakyat pada sistem politik yang dibatasi oleh pemerintah pusat.
Kebijakan dari pemerintah pusat terhadap pers tersebut membuat sebagian besar dari media menjadi menutup diri serta tidak berani untuk mengedarkan berbagai berita karena adanya ancaman yang dicekal.
7. Peran Militer yang Semakin Besar
Di masa demokrasi terpimpin peran drai milii di Indonesia sangatlah kuat. Pada saat itulah militer memiliki dua fungsi atau dwifungsi yaitu benteng pertahanan dari negara serta juga memiliki peranan terhadap pemerintah.
Peran militer terhadap pemerintah yang cukup kuat menyebabkan adanya kekacauan pada bidang politik di Indonesia.
Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
Dicetuskannya masa demokrasi terpimpin untuk diterapkan di negara Indonesia merupakan ide dari Presiden Soekarno yang dimulai dari saran yang diajukan oleh Presiden Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.
Pendapat atau usulan yang disampaikan oleh presiden Soekarno tersebut menimbulkan adanya pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian dilakukanlah pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante.
Pemungutan suara tersebut dilakukan untuk mengatasi adanya konflik yang muncul karena terdapat beberapa pendapat yang pro dan kontra terhadap usulan dari Presiden Soekarno pada masa itu. Akhir dari pemungutan suara yang telah dilakukan menghasilkan:
- 269 orang yang setuju kembali kepada pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945.
- 119 orang tidak setuju untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan dari hasil voting, didapatkan bahwa untuk memberlakukan UUD 1945 tidak dapat direalisasikan.
Hal tersebut dikarenakan adanya jumlah anggota konstituante yang menyetujui untuk diberlakukan kembali UUD 1945 tidak mencapai 2/3 bagian, yang mana telah ditetapkan di dalam pasal 137 UUDS 1950.
Konsep pencetusan demokrasi terpimpin berisikan mengenai:
- Segi Keamanan Nasional: Pada saat itu terdapat beberapa apa gerakan separatis yang muncul dan terjadi pada masa demokrasi liberal sehingga menyebabkan ketidakstabilan kondisi negara.
- Segi Perekonomian: karena sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, sehingga hal tersebut menjadikan program yang sudah dirancang oleh kabinet sebelumnya menjadi tidak bisa dijalankan dengan sepenuhnya dan tidak bisa berjalan secara utuh. Sehingga perencanaan pembangunan yang telah dirancang sebelumnya menjadi terhambat.
- Segi Politik: gagalnya konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru untuk bisa menggantikan UUDS 1950.
Berdasarkan dari hal-hal tersebut, maka dapat dicetuskan dekrit Presiden oleh Soekarno pada ada 5 Juli 1950 yang antara lain berisikan mengenai:
- Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- Diberlakukan kembali UUD 1945
- Pembubaran terhadap konstituante
- Pembentukan MPRS dan juga DPAS
Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin yang berlandaskan pada sistem pemerintahan presidensiil, terdapat 2 hal yang menjadi dasar dari pemerintah antara lain adalah sebagai berikut:
- Presiden yang merupakan kepala negara memiliki kedudukan pemegang kekuasaan dan juga sebagai kepala pemerintahan.
- Para menteri yang berada dibawah wewenang presiden serta memiliki tanggung jawab kepada presiden.
Baca Juga: Pemerintahan Pusat dan Daerah.
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin terdapat beberapa peristiwa penting yang ada pada masa diterapkannya demokrasi ini di Indonesia , beberapa peristiwa diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Dibentuknya MPRS (kini berubah menjadi MPR)
Masa pemerintahan demokrasi terpimpin pelaksanaan pertama diantaranya adalah dibentuknya MPRS. hal inilah yang menjadikan salah satu ciri-ciri dari negara demokrasi serta sebagai faktor pendukung terhadap perkembangan politik pada masa demokrasi liberal di masa lalu.
2. Dibentuk Front Nasional
Untuk mencegah terjadinya berbagai konflik yang ada di Indonesia, misalnya beberapa konflik yang terjadi seperti penyebab terjadinya perang Aceh serta konflik yang terjadi di Ambon pada era sekarang ini.
Diperlukan adanya gerakan untuk bisa menyatukan semuanya. gerakan tersebut diberi nama yaitu front Nasional. Di mana tujuan dibuatnya peraturan nasional adalah untuk menyatukan kekuatan Indonesia.
3. Dibentuknya DPAS (kini berubah menjadi DPR)
Untuk dapat lebih mendukung adanya demokrasi rakyat, maka dibentuklah lembaga negara yang baru untuk mendukung hal tersebut, lembaga tersebut yaitu DPAS.
Lembaga tersebut juga dibentuk berdasarkan PERpres yang berlaku, yaitu No. 3 tahun 1959, dengan Presiden Soekarno sebagai ketua dan diwakili oleh insinyur Djuanda.
4. Irian Barat Dibebaskan
Salah satu dampak baik pada masa demokrasi terpimpin salah satunya adalah pembebasan irian Barat.
Ini tentunya tidak pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia karena pada akhirnya irian Barat dapat dibebaskan dan kembali menjadi wilayah negara Kesatuan republik Indonesia.
5. Dibubarkannya Masyumi dan PSI
Demokrasi terpimpin yang merupakan penerapan dari sistem parlementer memiliki kelemahan yaitu mudah terpengaruh yang dapat pula mempengaruhi berbagai organisasi yang lainnya.
Hal inilah yang menyebabkan Masyumi dan PSI yang merupakan partai politik untuk dibubarkan.
6. Dibentuknya DPR-GR
DPR pada tahun 1955 sempat menolak pemberontakan kepada presiden dengan bentuk penolakan RAPBN 1960 yang diajukan oleh pemerintah.
Untuk menanggapi hal itu, kemudian presiden memutuskan untuk membubarkan DPR dan kemudian menggantinya dengan DPR-GR atau lembaga dengan peranan yang sama dan mendapat imbuhan Gotong Royong pada kata di belakangnya.
7. Membentuk Kabinet Kerja
Dikarenakan pada sistem demokrasi sebelumnya terdapat pergantian kabinet yang dilakukan pada masa demokrasi liberal, kemudian atas dasar itu presiden membentuk kembali suatu kabinet kerja yang telah diketahui oleh presiden.
Akan tetapi sempat terjadi kegelisahan karena tidak adanya wakil. Terdapat suatu program kerja kan pada kabinet kerja ini dengan Tri program.
8. Dewan Perancang Nasional atau Depernas
Salah satu bentuk dari adanya pengendalian konflik sosial adalah dengan menyiapkan segala bentuk pembangunan nasional yang dinilai dari pembentukan undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan yang akan dilakukan terhadap pembangunan nasional.
Kemudian pada tahun 1963, Depernes kemudian dirubah menjadi Beppenas atau Badan Perancang Pembangunan Nasional.
Kebijakan Demokrasi Terpimpin
Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Soekarno yang merupakan kepala negara yang memiliki wewenang terhadap berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
- Presiden Soekarno memberikan kebijakan untuk membentuk lembaga tinggi negara yaitu Mejelis Permusyawatan Rakyat Sementara (MPRS) dan juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
- Kebijakan berkonfrontasi dengan Malaysia
- Kebijakan Presiden Soekarno dalam membentuk front nasional
- Kebijakan Presiden Soekarno untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)
- Kebijakan Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet kerja.
- Kebijakan Presiden Soekarno Indonesia untuk keluar dan tidak lagi menjadi anggotaan PBB.
- Pemasyarakatan Ajaran Nasionalisme, agama, komunis (NASAKOM) dan juga Ajaran Resopim.
- Kebijakan devaluasi atau kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang.
- Kebijakan pengiriman pasukan Garuda II menuju ke negara Kongo dan bergabung dengan Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- Kebijakan deklarasi ekonomi
- Kebijakan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Penyelenggaraan Asian games di Jakarta pada tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 1962.
- Ikut dalam memprakarsai berdirinya Gerakan non Blok (GNB)
Itulah pembahasan yang dapat pintarnesia sampaikan tentang sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno.
Semoga apa yang telah dijelaskan di atas dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun kekurangan kalimat, mohon maaf.